Make your own free website on Tripod.com


 

“Perlindungan Hukum Terhadap Pelestarian Lingkungan dan Kaitannya dengan Strategi Menghadapi Kasus Pencemaran dan Perusakkan Lingkungan Di Pengadilan 

Oleh : Bayu Ruhul Azam

 

I. PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang

            Indonesia memiliki keragaman hayati yang tinggi di dunia. Beragam tumbuhan dan hewan hidup di wilayah Indonesia. Mulai dari yang jenis yang umum sampai dengan jenis yang hanya ditemui di Indonesia. Keragaman hayati merupakan suatu kekayaan yang tidak ternilai.

 

            Keragaman hayati mulai terancam dengan punahnya beberapa jenis hewan maupun tumbuhan dan rusaknya lingkungan habitat karena terdesak oleh arus yang mengatasnamakan pembangunan. Punahnya Burung Elang Bondol, hampir punahnya Badak bercula satu, langkanya macan sumatera, banjir, penebangan hutan secara liar, dan kebakaran hutan menjadi fenomena rusaknya lingkungan.

 

            Kerusakan lingkungan belum dapat teratasi karena berbagai faktor penghambat. Diantaranya, belum sadarnya manusia akan pentingnya pemeliharaan lingkungan, sulitnya pembuktian dalam peradilan lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup yang terpusat sampai dengan lemahnya pengawasan lingkungan hidup.

 

            Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan untuk mengelola lingkungannya, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, penegakkan peraturan tersebut menjadi hal yang sulit. Kondisi ini membuat penegakkan hukum di bidang lingkungan hidup (enviromental law and enforcement). Penghapusan Bapedal menambah sulitnya pengawasan lingkungan hidup di Indonesia.

 

            Kasus Freeport Indonesia dan kasus pembakaran lahan yang dilakukan PT Adei Plantation menjadi sebuah kajian menarik ketika pencemaran dan/ perusakkan lingkungan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi manusia dan lingkungan hidup.

 

B. Permasalahan

 

Lingkungan hidup merupakan habitat makhluk hidup. Kerusakan lingkungan berdampak pada penghuninya. Penghuni lingkungan hidup tidak hanya manusia, namun tumbuhan dan hewan merupakan makhluk yang mempunyai hak untuk menikmati lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup menjadi suatu isu global mengingat semakin parahnya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.  Yang menjadi masalah dalam pembahasan ini adalah :

1.      Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap lingkungan hidup ?

2.      Adakah cara-cara lain  yang dapat digunakan pemerintah dalam menghadapi kasus pencemaran dan perusakkan lingkungan dalam kaitannya dengan sistem peradilan di Indonesia?

 

II. PEMBAHASAN MASALAH

 

Definisi Lingkungan Hidup

 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 (1) UU No. 23 Tahun 1997). Berdasarkan pengertian tersebut, tumbuhan dan hewan mempunyai hak untuk mempunyai kehidupan dan memperoleh kesejahteraan.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, mempunyai perangkat peraturan untuk mengatur pengelolaan lingkungan yaitu Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Undang undang tersebut yang dimaksud dengan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. Sedangkan Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Kasus pembakaran lahan yang dilakukan PT Adei Plantation di  Pekan Baru menimbulkan kerugian material yang meliputi kerugian ekologis, ekonomi, dan kerugian yang tidak ternilai berupa hilangnya keanekaragaman hayati serta timbulnya banjir dan kekeringan. Akibat dari terbakarnya lapisan tanah gambut telah terjadi penurunan permukaan tanah sedalam 10 cm yang berakibat kapasitas tanah gambut menampung air berkurang menjadi 650 meter kubik per hektar. Hal ini dapat mengakibatkan banjir pada musim hujan dan hilangnya cadangan air pada musim kemarau. Kerugian ekologis lain adalah hilangnya karbon sebesar 6.06 ton per hektar. Diketahui areal yang terbakar mencapai 2.970 hektar. Selain itu juga ada kerugian ekonomis dari limbah tebangan yang terbakar dan berkurangnya umur pakai lahan sekitar 15 tahun dibandingkan tanpa bakar[1].

Realita tersebut menggambarkan betapa perusakan lingkungan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, penegakkan hukum di bidang lingkungan hidup merupakan masalah yang mendesak. Pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana hukum hendaknya membawa masalah lingkungan pada arus tengah pembangunan.

 

Masyarakat sebagai salah satu komponen lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat (Pasal 37 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997). Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Undang-undang No. 23 tahun 1997 juga mengatur tentang tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pola kemitraan yaitu organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 38 ayat 1).

Sanksi terhadap para pihak yang melakukan pencemaran dan/ perusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jika mengakibatkan orang mati atau luka berat maka pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sistem Peradilan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup

Selama ini terkesan penegakan hukum lingkungan (enviromental law enforcement) hanya menjadi "anak tiri". Masalah lingkungan tidak dianggap masalah signifikan, akan tetapi telah tergusur dengan masalah politik, ekonomi, dan kasus lain. Oleh sebab itu agar penanganan kasus-kasus lingkungan lebih profesional, sudah saatnya pemerintah segera membentuk pengadilan khusus lingkungan yang ditangani oleh para hakim lingkungan Ad Hoc[2]. Pemikiran ini muncul dikarenakan permasalahan lingkungan hidup memiliki perbedaan dengan permasalahan yang diakomodinir oleh Pengadilan umum. Selain itu, permasalahan lingkungan hidup mempunyai kekhususan.

Dalam pembentukan pengadilan lingkungan harus melibatkan hakim karier, yang telah memperoleh pendidikan khusus di bidang lingkungan hidup, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Kasus lingkungan hidup peluangnya terbuka untuk diadakan pengusutan dan diatur dengan UU. Artinya dapat dibentuk pengadilan lingkungan ad hoc, yang menjadi bagian dari peradilan umum.

Masalah lingkungan nerupakan masalah yang penting. Oleh karena itu sudah sepatutnya mendapat perhatian yang lebih karena lingkungan hidup memilki ketrkaitan langsung dengan kehidupan manusia.

 

III. KESIMPULAN

      Dari pembahasan masalah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan :

  1. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sebenarnya telah diberikan oleh bangsa ini, namun dalam praktiknya belum dapat dilaksanakan secara penuh.

  2. Permasalahan lingkungan hidup mempunyai kekhususan tersendiri. Oleh karena itu sudah saatnya untuk diadakannya Pengadilan lingkungan ad hoc mengingat karakteristiknya yang sangat berbeda.

 

 

DAFTAR  PUSTAKA

 

Binsar Gultom, Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup, Jawa Pos, hal. 12.

 

Kompas, Gugatan Bapedal Terhadap PT Adei Plantation, Jakarta, 14 Juli 2001 hal. 8.

 

Undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

 



[1] Kompas, Gugatan Bapedal Terhadap PT Adei Plantation, Jakarta, 14 Juli 2001 hal. 8.

[2] Binsar Gultom, “Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup”, Jawa Pos, hal. 12.