Make your own free website on Tripod.com


 

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Oleh : Kelompok[7]

I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu masyarakat patriarkhal, dan kondisi ini tidak dapat diingkari, seperti juga di negara-negara lain di dunia. Partriarkhal sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipandang sebagai struktur yang memperlemah perempuan, yang terlihat dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita di bawah upah buruh pria dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu cerminan keberadaan perempuan dalam posisi subordinat pria. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, adalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan seringkali dianggap suatu isu yang terbelakang atau bahkan dapat dikatakan tidak menarik. Padahal jika dilihat dari kenyataan yang selama ini terjadi, tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia. Hal ini merupakan akibat dari adanya pandangan di sebagian besar masyarakat yang menganggap kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (fear of crime) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria.

 Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia, tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, akan tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat fear of crime mereka lebih tinggi.

Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai warga negara kelas dua (second class citizen) makin terpuruk dengan adanya berbagai peristiwa kekerasan yang menimpa perempuan. Kondisi ini menciptakan korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan, teror) maupun ekonomis (di PHK).

Kasus Martina yang dianiaya oleh majikannya[1] merupakan suatu gambaran nyata. Dalam kasus tersebut, telah jelas bahwa Martina, pembantu rumah tangga di rumah seorang perwira Polri telah dianiya (dibuktikan oleh visum et repertum) oleh majikannya, bahkan gajinya sebagai pembantu pun belum dibayarkan. Sedangkan untuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam perkawinan, kasus Mei Mei yang diduga dibunuh oleh suaminya[2] menjadi sebuah cerminan dalam membahas isu kekerasan terhadap perempuan.

B. Permasalahan

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk tindak pidana. Dan dalam kenyataanya, tindak kekerasan terhadap perempuan  pun mempunyai bentuk yang beraneka ragam. Yang menjadi bahasan menarik dalam isu ini adalah :

  1. Batasan apakah yang dapat digunakan dalam menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan.
  2. Bagaimanakah tindakan pencegahan agar tindak kekerasan terhadap perempuan itu tidak terjadi atau minimal dapat dikurangi dalam hal kualitas maupun kuantitas dan bagaimana pula penanggulangan dalam menghadapi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.
  3. Apakah hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan secara maksimal yang memuat ketentuan tindak kekerasan terhadap perempuan.

 

II. PEMBAHASAN MASALAH

Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan

Tindak kekerasan, atau violence, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat tergantung pada masyarakat sendiri, seperti dikatakan oleh Michael Levi. Jerome Skolnick bahkan mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan "... an ambiguous term whose meaning is established through political process (sebuah istilah yang ambigu/mendua yang ditentukan melalui suatu proses politik)". Apapun, bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan sendiri.

Kekerasan terhadap kaum perempuan adalah segala bentuk kekerasan yang berdasar pada jender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan-perempuan, termasuk disini ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi ditempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang[3]. Jadi, kekerasan yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk kekerasan dari segi fisik, melainkan dari segi non-fisik.

Pada umumnya, Perempuan memiliki rasa takut terhadap kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan pria. Jika dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami perempuan - baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan - pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang- orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, pacar), orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasan atau teman kerja). Trauma yang pernah dialami perempuan akibat tindakan menyakitkan dan menakutkan akan terus membekas pada diri seseorang (Jersild, 1973). Orang yang terus menerus dalam keadaan tegang, bimbang, takut, lambat laun akan mengalami kelainan jiwa (psychoneurose) yang manisfestasinya dapat bermacam-macam, mulai dari yang ringan sampai yang berat (Lefrancois, 1984)[4].

Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak kekerasan yang telah diatur lebih banyak merupakan tindak kekerasan secara fisik. Rumusan mengenai tindak kekerasan ini sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi korban, yakni :

1.      pornografi (Pasal 282 dan seterusnya)

2.      perbuatan cabul (Pasal 290 dan seterusnya)

3.      penganiayaan (Pasal 351 dan seterusnya)

4.      pembunuhan (Pasal 338 dan seterusnya)

5.      penculikan (Pasal 328 dan seterusnya)

Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah yang berkenaan dengan :

1.      perkosaan (Pasal 282)

2.      pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347)

3.      perdagangan perempuan (Pasal 297)

4.      melarikan perempuan (Pasal 332)

            Di samping kejahatan-kejahatan di atas, sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya:

1.      Hubungan seksual/persetubuhan antara saudara (incest)

2.      Perkosaan dalam perkawinan (marital rape)

3.      Pelecehan seksual (sexual harrashment)

Tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga  belum mendapat tempat di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Adanya anggapan bahwa masalah tindak kekerasan terhadap perempuan - terutama yang berkenaan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan dalam keluarga. Padahal kalau dibiarkan tindakan ini berlanjut, akan timbul korban lebih banyak seperti yang dialami oleh Mei Mei.

Tindak kekerasan non-fisik yang dapat terjadi pada perempuan, yang ada sanksi pidananya misalnya penghinaan di muka umum (Pasal 310 dan seterusnya). Namun kenyataannya, Pasal ini sangat jarang dipergunakan untuk membawa suatu kasus ke dalam proses peradilan pidana, disebabkan pada struktur dan budaya masyarakat yang ada, termasuk pandangan perempuan sendiri tentang kedudukan mereka dalam masyarakat.

Dalam hal terjadi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, seringkali perempuan kurang memiliki keberanian untuk melapor. Seperti yang terjadi pada kasus Ceplis yang telah diperkosa oleh tiga pemuda pada tanggal 30 September 2001 di Cilacap[5]. Sedangkan korban melapor ke Polisi pada tanggal 8 Oktober 2001. Selisih antara waktu kejadian dengan waktu pelaporan yang cukup lama mengindikasikan adanya ketidakberanian korban dalam menghadapi kasus kekerasan yang dialaminya dan juga tentunya trauma yang dialami korban setelah kejadian tersebut. Kondisi ini akan bertambah berat bagi korban ketika menjalani proses pemeriksaan di kepolisian. Pada saat pemeriksaan, korban akan menjadi korban untuk kedua kalinya (Elias:1986)[6] karena harus menceritakan kembali peristiwa tragis yang dialaminya. Tanpa disadari, korban akan mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

            Keadaan yang tidak menguntungkan itu diperburuk dengan adanya sikap sebagian masyarakat. Biasanya korban perkosaan sering menjadi sorotan dan pergunjingan, bahkan pengucilan oleh masyarakat sekeliling. Oleh karena itu, banyak pula dari korban yang tidak melapor tentang terjadinya tindak kekerasan yang dialaminya karena takut akan resiko yang masih harus ditanggungnya.

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan

Sebagai suatu bentuk kejahatan, tindakan kekerasan agaknya tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindak-tindak kejahatan lainnya. Namun, bukan berarti tindakan kekerasan ini tidak dapat dikurangi.

Pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan seharusnya berfokus pada masyarakat sendiri, yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, harus diubah pandangan masyarakat yang selalu menganggap bahwa perempuan hanyalah warga negara kelas dua (second class citizen).

Ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah tindak kekerasan terhadap perempuan pun harus diubah. Dalam hal ini, struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga, merupakan tiga hal pokok penyebab yang mendasari ketidakpedulian tersebut.

Untuk itu, dibutuhkan suatu pendidikan publik/penyuluhan untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan yang secara khusus menjelaskan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tentang hak-hak mereka, dan juga tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.

KUHP sebagai salah satu sumber hukum pidana yang mempunyai kaitan langsung dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, dapat dijadikan instrumen dalam penanggulangan secara yuridis. Namun, kelemahan yang dimiliki oleh KUHP peninggalan kolonial sudah seharusnya dibenahi dengan membuat KUHP nasional. Sebab seperti diketahui, masih banyak perilaku tindak kekerasan terhadap perempuan yang belum tercantum di dalam KUHP.

Pemberlakuan prosedur yang baku dalam hal penanganan kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan oleh aparat penegak hukum itu diperlukan. Sebab, seringkali penanganan terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan itu berbeda-beda tergantung kemampuan individu yang dimiliki oleh personil penegak hukum. Prosedur itu harus berorientasi pada korban dan melakukan upaya awal untuk membantu korban dalam mengatasi trauma yang dialaminya akibat tindak kekerasan yang menimpanya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu isu yang tidak bisa dianggap sebagai isu terbelakang. Karena disadari atau tidak, perilaku ini telah menjadi isu global. Berdasarkan pembahasan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa ;

1.      Batasan tindak kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan yang berdasar pada jender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan-perempuan, termasuk disini ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi ditempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang.

2.      Sebagai suatu bentuk kejahatan, tindakan kekerasan agaknya tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindak-tindak kejahatan lainnya. Namun, bukan berarti tindakan kekerasan ini tidak dapat dikurangi. Untuk mencapai hal ini, selain upaya yuridis yang diusulkan, semuanya kembali berpulang pada warga masyarakat sendiri. Tanpa adanya partisipasi publik, maka tidak akan pernah ada perubahan. Untuk dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat ini maka peran pembuat kebijakan akan sangat menentukan, baik mereka yang berasal dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Selain itu, upaya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta perempuan sendiri perlu untuk menangani masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka sendiri.

3.      Hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun, masih banyak kelemahan yang mengikutinya. Mulai dari masih banyak perilaku tindak kekerasan terhadap perempuan yang belum tercantum di dalam Perundang-undangan, sampai dengan ketiadaan prosedur baku dalam penanganan korban tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan.

B. Saran

1.      Membuat Undang-Undang atau ketentuan-ketentuan dan atau memajukan kebijakan yang aktif dan nyata yang mendorong masuknya perspektif jender ke dalam semua kebijakan dan program-program yang berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta menyusun strategi-strategi untuk menjamin bahwa perempuan-perempuan korban kekerasan tidak mengalami perlakuan kekerasan ganda karena Undang-Undang atas praktek-praktek
peradilan atau pemberlakuan Undang-Undang yang tidak peka jender.

2.      Segera diterbitkan Undang-undang Anti Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga dan Undang-Undang/Peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap hak-hak Pembantu Rumah Tangga serta pembuatan prosedur baku dalam mengani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang berorientasi pada korban dan melakukan upaya awal untuk membantu korban dalam mengatasi trauma yang dialaminya akibat tindak kekerasan yang menimpanya.

 

DAFTAR PUSTAKA

Era Media Informasi. 2001. “Misteri Kubur Juragan Mebel”, Gatra, 17 Februari 2001, hal. 85.

Forum Anti Kekerasan terhadap Perempuan Kalimantan Timur, “Tuntutan di Hari Anti Kekerasan  terhadap Perempuan Sedunia”. 25 November 1998.

Iswanto dan Angkasa, 2000. Diktat Kuliah Viktimologi Khusus. Purwokerto 

Media Utama Loka Purwokerto. 2001. “Gadis Manis Diperkosa Tiga Pemuda”, Radar Banyumas, 9 Oktober 2001, hal. 1.

 

Tempo Inti Media. 2000. “Derita Martina di Tangan Majikan”, Tempo, 17 Desember 2000, hal. 125.

  • Bayu Ruhul A              (E1A098118)

  • Denny Saputra             (E1A98140)

  • Ono Harsono               (E1A098122)

  • Diah Ayu H                 (E1A098246)

  • Eko Setiyo P                (E1A098040)

 


[1] “Derita Martina di Tangan Majikan” dalam Tempo, 17 Desember 2000

[2] “Misteri Kubur Juragan Mebel” dalam Gatra, 17 Februari 2001

[3]Forum Anti Kekerasan terhadap Perempuan Kalimantan Timur, “Tuntutan di Hari Anti Kekerasan  terhadap Perempuan Sedunia”.

[4] Iswanto dan Angkasa, Diktat Kuliah Viktimologi Khusus (Purwokerto: 2000),  hal. 19.

[5] “Gadis Manis Diperkosa Tiga Pemuda” dalam Radar Banyumas, 9 Oktober 2001.

[6] Iswanto dan Angkasa, Diktat Kuliah Viktimologi Khusus (Purwokerto: 2000),  hal. 25.

[7]

  • Bayu Ruhul A              (E1A098118)

  • Denny Saputra             (E1A98140)

  • Ono Harsono               (E1A098122)

  • Diah Ayu H                 (E1A098246)

  • Eko Setiyo P                (E1A098040)